Penyusunan Pemetaan Kemiskinan Kabupaten Kutai Barat

Deskripsi

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengembangkan kebijakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Kutai Barat. Hal ini sebagai usaha untuk mendapatkan gambaran nyata terkait dengan kondisi kemiskinan di Kutai Barat yang berdasarkan data BPS terjadi peningkatan kemiskinan di kabupaten tersebut. Secara khusus kajian ini dimaksudkan untuk menyusun kajian komprehensif tentang peta, kondisi, dan hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan di Kabupaten Kutai Barat. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) menyelenggarakan kajian tentang pemetaan kemiskinan yang bekerjasama dengan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Diharapkan dengan kegiatan ini pemerintah daerah setempat memiliki dasar ilmiah yang cukup kuat untuk merumuskan kebijakan dan juga strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Barat yang lebih tepat sasaran. Kegiatan diawali dengan pengumpulan data sekunder yang meliputi data Podes 2018, data BPS, dan data DTKS Kabupaten Kutai Barat. Seluruh data yang ada dipilih, disesuaikan dengan tujuan utama yakni menganalisis determinan kemiskinan di Kabupaten Kutai Barat. Pengumpulan data secara langsung di lapangan meliputi serangkaian kegiatan verifikasi data sekunder seperti terkait dengan data IDM (Indeks Desa Membangun), survei lokasi yang menjadi sampel kemiskinan, wawancara langsung kepada stakeholder dan juga masyarakat, serta diskusi langsung dengan Bappeda Kutai Barat. Keseluruhan data yang terkempul dianalisis untuk kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan rekomendasi analisis pemetaan kemiskinan di Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan sebarannya, persentase rumah tangga miskin tertinggi di Kabupaten Kutai Barat terdapat di Kecamatan Muara Pahu dengan nilai 81,82% atau 938 RTM (Rumah Tangga Miskin). Persentase terendah terdapat di Kecamatan Melak (13,72%) atau 931 RTM. Berdasarkan profil perkembangan wilayah, tingkat perkembangan terbaik adalah di Kecamatan Barong Tongkok, yang mana lebih dari 70% terkategori maju, 24% mandiri, dan sisanya berkembang. Tingkat perkembangan terendah terdapat di Kecamatan Bentian Besar dengan klasifikasi 78% tertinggal dan sisanya berkembang. Berdasarkan hasil lapangan, beberapa permasalahan penduduk yang paling banyak dialami oleh kampungkampung yang berada jauh dari pusat pertumbuhan adalah: (1) aksesibilitas, (2) fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, (3) penerangan listrik, (4) air bersih, (5) jaringan telekomunikasi, dan (6) fasilitas pendidikan. Berdasarkan data ini, daerah-daerah yang berada jauh dari pusat Kota Sendawar mengalami perkembangan yang lebih lambat dibanding daerah lain yang berada dalam kawasan ibukota kabupaten. Sehingga penting kiranya untuk lebih memperhatikan faktor-faktor penghalang kemajuan daerah yang notabene disebabkan akses buruk dan minimnya fasilitas di daerah-daerah seperti Kecamatan Bentian Besar, Kecamatan Siluq Ngurai, Kecamatan Bongan,Kecamatan Nyuatan, Kecamatan Mook Manaar Bulatn. Hasil ini selanjutnya dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran. Perlunya koordinasi dan integrasi antar OPD, upgrade program-program yang bersifat lokal dapat menjadi penentu dalam penurunan kemiskinan di Kabupaten Kutai Barat.