Penyusunan Masterplan Trans-Science Technopark Kawasan Transmigrasi Mutiara Kab. Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahap II Tahun 2021

Deskripsi

Perkembangan paradigma pengelolaan transmigrasi di Indonesia telah banyak berubah, baik pada era orde lama, orde baru, sampai dengan pasca reformasi. Hal ini ditandai dengan adanya aturan perundangan  bidang ketransmigrasian baik pada tahun 1960, tahun 1972, tahun 1997, sampai pada tahun  2009. Jika  dilihat secara  historis, skema transmigrasi ini juga telah  diterapkan  pada era kolonial di  Indonesia  dengan  motif untuk  mengoptimalkan  produksi  hasil  bumi,  penyediaan  logistik  untuk warga  dan kebutuhan  perang di Uni Eropa.  Pada  era  pasca reformasi  ini, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian mengamanahkan  pengelolaan  transmigrasi  yang  dapat  menjawab  masalah  pemerataan pembangunan yang kemudian  dapat dikaitkan sebagai media dalam menarik investasi di daerah.

Stigma negatif bahwa transmigrasi berupaya memindahkan  penduduk, khususnya penduduk miskin, masih banyak terjadi  di masyarakat,  khususnya  pada daerah tujuan.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 masih sulit diterapkan dengan latar belakang stigma ini, terutama saat berhadapan dengan  pemerintah  daerah  tujuan  sampai  dengan  beberapa  stakeholder terkait.  Stigma  itu  juga mengakibatkan  beberapa  penolakan  dari  penduduk  lokal  di  daerah  tujuan  yang  bersumber  dari ketakutan  munculnya  konflik sosial.

Konsep  baru  yang  disebut  sebagai  Transpolitan  dimunculkan   pada  era  globalisasi  dan teknologi informasi saat ini. Konsep ini merupakan hasil konsolidasi berbagai stakeholder ketransmigrasian  dalam  menanggapi permasalahan  lapangan,  kebutuhan  para transmigran pendatang, kebutuhan transmigran lokal, kebutuhan pemerintah lokal, serta perkembangan isu pembangunan  secara  global.  Ide transpolitan  ini yang diharapkan  mampu  menjadi terobosan  dan kepastian  arah  pembangunan   baik  bagi  daerah  tujuan  transmigrasi  maupun   bagi   daerah  asal transmigran  untuk  mengirimkan  sumber daya manusia sesuai keahlian yang dibutuhkan.

Tantangan  kemudian terletak pada cara efektif untuk menciptakan  batasan  kawasan produksi dalam skema transpolitan, serta untuk memetakan sistem tata rantai produksi agar bisa memunculkan kawasan terpadu. Hal ini yang melatarbelakangi kebutuhan akan proses identifikasi potensi komoditas atau  produk pada satuan  kawasan tertentu.

Permasalahan lain pada pelaksanaan transmigrasi adalah jenis produk yang masih terbatas pada produk  primer.  Produk-produk primer  tersebut belum  memiliki nilai tambah secara ekonomi, sementara saat ini tantangan produksi terletak pada nilai tam bah produk yang akan berpengaruh pada kebutuhan  pertumbuhan ekonomi  yang tinggi.  Hal  ini  bertolak belakang dengan telah tersedianya pengolahan berbagai produk komoditas di kawasan trasnmigrasi yang berbasis teknologi di Indonesia. Konteks ini yang kemudian  dimaknai sebagai era Transmigrasi 4.0.

Era  Transmigrasi  4.0   selanjutnya   akan  memunculkan   kebutuhan   akan  generator  atau penggerak  skema   produksi   dan   peningkatan   nilai  tambah   hasil   produksi.   Keterlibatan   multi• stakeholders, yaitu swasta (industri), masyarakat, kalangan akademisi, pemerintah, dan media, diperlukan dalam melaksanakan konsep transpolitan ini. Konteks hubungan antar pihak-pihak terkait tersebut didasarkan pada inovasi dan kewirausahaan melalui kolaborasi atau kerja sama saling menguntungkan  dalam sinergi pentahelix.

Perwujudan skema transpolitan tersebut membutuhkan pengembangan pusat kegiatan produksi yang dilengkapi fasilitas untuk pengolahan nilai tam bah produk yang memadai serta  berbasis perkembangan teknologi dan informasi. Hal ini menjadi dasar munculnya kegiatan Penyusunan Masterplan Trans-science Technopark. Salah satu pilot project untuk kegiatan  ini akan dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi  Mutiara  Kabupaten  Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pelaksanaan  kegiatan  Penyusunan Masterplan Trans-science Technopark terbagi  menjadi 2 (dua) tahapan kegiatan. Tahap I     merupakan tahap inventarisasi dan analisis potensi kawasan untuk rencana  pengembangan  Trans-science Technopark yang  dilaksanakan  pada tahun  anggaran  2019, sedangkan tahap II  merupakan tahap penyusunan  model  pengembangan  Trans-science Technopark yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Tahap I    telah selesai dilaksanakan dan saat ini menginjak Tahap II.

Lokasi perencanaan ini di Kawasan Transmigrasi Mutiara di Ka bu paten Muna, tepatnya di SKP B. Tahap I merencanakan secara konseptual tata fungsi dan tata  letak TSTP di SKP  B dan KPB, sehingga pada Tahap II akan menekankan pada Perencanaan Kawasan TSTP dan pra-DED Permukiman Transmigrasi di SKP B.

Perencanaan Kawasan TSTP merupakan rencana pengembangan program transmigrasi secara menyeluruh yang terintegrasi dan terpadu dengan sistem infrastruktur permukiman sesuai dengan kebutuhan  masa sekarang  maupun  untuk  masa yang akan datang.  DED adalah gambar  kerja detail dengan ska la, maka pra-DED berarti mempersiapkan  desain dan data  bagi spesifikasi teknis dan bahan bangunan yang akan digunakan  bagi  penyusunan  DED Bangunan Permukiman Transmigrasi.  Proses selanjutnya  di luar  pra DED adalah  penyusunan  DED, spesifikasi  teknis, Rencana  Kerja  dan Syarat• Syarat (RKS), dan Rencana Anggaran  Biaya (RAB).