Mitra: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sukamara
PIC: Dr. Erlis Saputra, S.Si., M.Si.
Deskripsi
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
Permasalahan pembangunan di Kabupaten Sukamara ditunjukkan dengan kondisi permasalahan pada masing-masing urusan pembangunan. Capaian kinerja pembangunan dianalisis untuk melihat permasalahan apa saja yang ada di Kabupaten Sukamara. Dari hasil analisis yang dilakukan, permasalahan pokok yang terjadi di Kabupaten Sukamara antara lain sebagai berikut.
- Kemiskinan
- Produksi UMKM yang stagnan
- Kesenjangan pendapatan yang meningkat
- Pengembangan budidaya udang vaname yang masih belum optimal
- Pengembangan kawasan perkebunan jeruk yang belum optimal
- Kurangnya akses informasi peluang pasar
- Akses yang terbatas terhadap modal
- Peningkatan porsi penduduk usia tua dan angka ketergantungan
- Kualitas dan kuantitas pendidikan yang masih terbatas
- Kualitas SDM kesehatan yang masih kurang
- Kualitas pelayanan publik yang belum optimal
- Kurangnya kualitas manajemen data
- Anggaran yang terbatas
- Koordinasi antar lembaga yang masih lemah
- Kurangnya pemanfaatan teknologi (sistem berbasis digital)
- Kerusakan lingkungan akibat bencana (karhutla, banjir, kekeringan, erosi, dan abrasi)
- Keterbatasan lahan yang tersedia di wilayah HPL/HGB
- Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
- Ketersediaan layanan air bersih yang belum optimal
- Penyediaan jalan yang belum optimal
- Pembangunan jembatan yang belum selesai
- Pembangunan pelabuhan yang masih belum selesai
Isu-isu strategis Kabupaten Sukamara dalam dokumen RPJPD 2025- 2045 merupakan rumusan dari berbagai permasalahan yang perlu ditangani serta sintesa isu-isu strategis dalam berbagai tingkatan dan pertimbangan, antara lain isu internasional, isu nasional yang tertuang dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045, isu provinsi sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah, dan RPD Kabupaten Sukamara serta dokumen KLHS dan RTRW. Isu Strategis Kabupaten Sukamara antara lain sebagai berikut.
- Pembagian kewenangan antar hirarki wilayah
- Penetapan batas wilayah
- Aksesibilitas dan infrastruktur pelayanan dasar
- Pertumbuhan ekonomi dan partisipasi masyarakat
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
- Kelestarian lingkungan dan tantangan perubahan iklim
- Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)